Semenanjung
Malaya dan pastinya Asia Tenggara menjadi pusat perdagangan di kawasan selama
berabad-abad. Berbagai komoditas seperti keramik dan rempah aktif
diperdagangkan bahkan sebelum Kesultanan Melaka dan Singapuramengemuka.
Pada
abad ke-17, mereka didirikan di beberapa negara bagian. Kemudian, sejak
Britania Raya mulai mengambil alih sebagai administrator Malaya Britania, pohon
karet dan kelapa sawit diperkenalkan untuk tujuan komersial. Di dalam waktu lama,
Malaya menjadi penghasil timah, karet, dan minyak sawit terbesar di dunia.[92]
Tiga komoditas ini, beserta bahan mentah lainnya, mengatur tempo ekonomi
Malaysia lebih baik sampai abad ke-20.
Sebagai
ganti kebergantungan pada Suku Melayu sebagai sumber tenaga kerja, Britania
membawa Tionghoa dan orang India untuk bekerja di pertambangan, perkebunan, dan
mengisi kekosongan ahli profesional. Kendati banyak dari mereka kembali ke
negara asal mereka setelah kontrak dipenuhi, beberapa di antaranya menetap di
Malaysia.
Ketika
Malaya bergerak ke arah kemerdekaan, pemerintah mulai menerapkan perencanaan
ekonomi lima tahunan, dimulai dengan Rencana Lima Tahun Malaya Pertama pada
1955. Ketika Malaysia didirikan, istilah perencanaan diganti dan dinomori,
dimulai dengan Rencana Malaysia Pertama pada 1965.
Pada
1970-an, Malaysia mulai meniru ekonomi Empat Macan Asia (Taiwan, Korea Selatan,
Hong Kong, dan Singapura) dan berkomitmen kepada transformasi dari ekonomi yang
bergantung pada pertambangan dan pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur.
Dengan investasi Jepang, industri-industri berat mulai dibuka dan beberapa
tahun kemudian, ekspor Malaysia menjadi mesin pertumbuhan primer negara ini.
Malaysia secara konsisten menerima lebih dari 7% pertumbuhan PDB disertai dengan
inflasi yang rendah pada 1980-an dan 1990-an. Pada dasarnya, pertumbuhan
Malaysia bergantung pada ekspor
bahan
elektronik seperti chip komputer dan sebagainya. Akibatnya, Malaysia merasakan
tekanan hebat semasa krisis ekonomi pada tahun 1998 dan kemerosotan dalam
sektor teknologi informasi pada tahun 2001. KDNK pada tahun 2001 hanya
meningkat sebanyak 0,3% disebabkan pengurangan 11% dalam bilangan ekspor tetapi
paket perangsang fiskal yang besar telah mengurangi dampak tersebut.
Pada
periode yang sama, pemerintah berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan
Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia (NEP) yang kontroversial, setelah Peristiwa 13
Mei, kerusuhan antar-etnis pada 1969. Tujuan utamanya adalah menghilangkan
keterkaitan ras dengan fungsi ekonomi, dan rencana lima tahun pertama mulai
menerapkan NEP sebagai Rencana Malaysia Kedua. Kejayaan atau kegagalan NEP
menjadi bahan perdebatan, kendati secara resmi berakhir pada 1990 dan diganti
dengan Kebijakan Pembangunan Nasional (NDP). Baru-baru ini banyak debat muncul
sekali lagi tentang hasil dan relevansi NEP. Sebagian pihak berdalih bahwa NEP
jelas-jelas berjaya menciptakan pengusaha dan tenaga profesional Melayu kelas
menengah-atas. Kendati beberapa perbaikan di dalam kekuatan ekonomi Melayu
secara umum, pemerintah Malaysia memelihara kebijakan diskriminasi yang
menguntungkan Suku Melayu di atas suku lain - termasuk pengutamaan penerimaan
kerja, pendidikan, beasiswa, perdagangan, akses mendapatkan rumah murah dan
tabungan yang dibantu. Perlakuan khusus ini memicu kecemburuan dan kebencian di
antara non-Melayu dan Melayu.
Penguasaan
Tionghoa terhadap sektor ekonomi negara yang dimiliki pihak lokal telah banyak
diserahkan demi menguntungkan Bumiputra/Melayu di banyak industri
strategis/penting seperti distribusi turunan minyak bumi, transportasi,
pertanian, dan lain-lain. Sebagian besar profesional per kapita masih
didominasi orang India-Malaysia.
Ledakan
ekonomi yang cepat memicu macam-macam masalah pemasokan. Sedikitnya tenaga
kerja segera dipenuhi dengan mengalirnya jutaan pekerja imigran, banyak di
antaranya ilegal. PLC yang kaya akan modal tunai dan konsorsium bank-bank
segera menguntungkan pertambahan dan mencepatnya pemulaian pembangunan
projek-projek infrastruktur besar. Ini berakhir ketika krisis finansial Asia
1997 melanda pada musim gugur 1997, menghantarkan kejutan besar bagi ekonomi
Malaysia.
Seperti
negara lain yang dipengaruhi krisis, terjadi penjualan singkat spekulatif mata
uang Malaysia, ringgit. Penanaman modal asing jatuh pada tingkatan yang
berbahaya, karena modal menguap ke luar negara, nilai ringgit jatuh dari MYR
2,50 per USD ke, MYR 4,80 per USD. Indeks komposit Bursa Malaysia terjungkal
dari hampir 1.300 poin ke kisaran 400 poin dalam hitungan pekan. Setelah
penangkapan kontroversial menteri keuangan Anwar Ibrahim, sebuah Dewan Aksi
Ekonomi Nasional dibentuk untuk mengantisipasi krisis moneter. Bank Negara
Malaysia menentukan pengendalian modal dan mematok nilai tukar ringgit Malaysia
pada 3,80 terhadap dolar Amerika Serikat. Bagaimanapun, Malaysia menolak paket
bantuan ekonomi dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, tindakan
yang mengejutkan analis asing.
Pada
Maret, 2005, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
menerbitkan sebuah makalah tentang sumber-sumber dan langkah pemulihan
Malaysia, ditulis oleh Jomo K.S. dari departemen ekonomi terapan, Universitas
Malaya, Kuala Lumpur. Makalah itu menyimpulkan bahwa kontrol yang ditentukan
pemerintah Malaysia tidaklah memperparah tidak pula membantu pemulihan. Faktor
terbesar adalah menaiknya jumlah ekspor komponen elektronik, yang disebabkan
oleh menaiknya permintaan komponen di Amerika Serikat, yang disebabkan oleh
kekhawatiran dampak kedatangan tahun 2000 (Y2K) pada komputer dan perangkat digital
lain yang lebih tua.
Tetapi,
pasca-memudarnya Y2K pada 2001 tidak memengaruhi Malaysia seperti banyak negara
lain. Ini menjadi bukti yang lebih jelas bahwa ada sebab-sebab dan
dampak-dampak lain yang mungkin lebih bersesuaian untuk pemulihan. Satu kemungkinan
adalah bahwa para spekulan mata uang mengalami kebangkrutan keuangan setelah
jatuh di dalam aksi serang mereka terhadap dolar Hong Kong pada Agustus 1998
dan setelah rubel Rusia tumbang. (Lihat George Soros)
Tanpa
memperhatikan sebab dan akibat klaim, peremajaan ekonomi juga bergulir dengan
defisit anggaran dan belanja pemerintah besar-besaran pada tahun-tahun setelah
krisis. Kemudian, Malaysia menikmati pemulihan ekonomi lebih cepat dibandingkan
dengan jiran-jirannya. Bagaimanapun, di banyak cara negara ini belum mengalami
kepulihan pada tingkatan pra-krisis.
Sementara
langkah pembangunan kini tidak secepat dulu, tetapi terasa lebih stabil.
Kendati kontrol dan penjagaan ekonomi bukan menjadi alasan utama pemulihan,
tidak ada keraguan bahwa sektor perbankan menjadi lebih kenyal terhadap
serangan luar negara. Akun saat ini berada di surplus struktural, memberikan
bantalan bagi pengambangan modal. Harga-harga aset kini, fraksi dari ketinggian
pra-krisis mereka.
Malaysia
mempunyai sejumlah elemen makroekonomi yang stabil (di mana tingkat inflasi dan
tingkat pengangguran tetap di bawah 3%), simpanan pertukaran uang asing yang
sehat, dan utang luar negeri yang rendah. Ini memungkinkan Malaysia untuk tidak
mengalami krisis yang sama seperti Krisis finansial Asia pada tahun 1997. Walau
bagaimanapun, prospek jangka panjang kelihatan kurang baik disebabkan kurangnya
perubahan dalam sektor badan hukum terutama sektor yang berurusan dengan utang
korporat yang tinggi dan kompetitif.
Nilai
tukar yang dipatok dibuka kembali pada Juli 2005 untuk nilai tukar mengambang
yang terawasi setelah satu jam pemberlakuan yang sama oleh Tiongkok. Pada pekan
yang sama, ringgit menguat satu persen dibandingkan mata uang utama lainnya dan
diharapkan akan mengalami apresiasi lebih jauh. Tetapi pada Desember 2005,
harapan apresiasi lebih jauh menjadi bisu karena aliran modal melampaui USD 10
miliar.
Pada
September 2005, Howard J. Davies, direktur London School of Economics, di dalam
sebuah pertemuan di Kuala Lumpur, memperingatkan para pejabat Malaysia bahwa
jika mereka ingin pasar modal fleksibel kembali, mereka harus mencabut larangan
penjualan singkat. Pada Maret 2006, Malaysia mencabut larangan penjualan
singkat. Kini, Malaysia dipandang sebagai negara industri baru.
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia